Pengungsi Sinabung Tolak Bupati Karo

TRIBUNNEWS.COM, KABANJAHE - Erupsi Gunung Sinabung yang makin menyeramkan, diiringi ketidakharmonisan hubungan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dengan warganya yang mengungsi.

Bahkan pengungsi menolak kehadiran Kena Ukur yang berkunjung ke posko penampungan Jambur Payung, Minggu (3/11/2013).

Pascapenolakan ini, Kena Ukur absen mendampingi sejumlah pejabat pusat yang mengunjungi pengungsi Sinabung. Misalnya ketika Menko Kesra Agung Laksono berkunjung ke posko pengungsi Minggu (17/11/2013). 

Penolakan ini terjadi Kena Ukur berbicara tanpa titik dan koma sehingga membuat warga gerah. Saat itu Ketua DPC Demokrat Karo ini bertanya pada pengungsi apakah mereka mengenalnya. Dengan serempak warga mengatakan tidak kenal."Kami usir dia secara halus," ujar Tarigan, warga Sukameriah, saat ditemui Tribun.

Ia mengaku menyaksikan peristiwa penolakan bupatinya. Tak hanya itu, ia mengaku menyesal memilih Kena Ukur saat pemilihan Bupati Karo. Ternyata orang yang dulu diidolakannya ternyata tidak memiliki jiwa pengasih. "Sekarang nyesal aku dulu pilih dia," ujar pria yang menjadi pengungsi di gereja GBKP Payung, Kecamatan Payung ini.

Ia juga mencap bupatinya sebagai ibu tiri bagi anak-anaknya. "Nggak ada sumbangannya sama sekali. Harusnya kan Bupati memberikan sumbangan. Tapi apa yang diberikan sangat tidak layak."

Katanya, Kena Ukur hanya memberikan beras bulog sebanyak 10 sak untuk sekitar 400 pengungsi di GBKP Payung. Jumlah itu menurutnya hanya cukup selama tiga hari.

"Masak bupati hanya memberikan beras 10 sak," ujar sembari mengeleng-gelengkan kepala.

Tarigan kembali menceritakan "kemurahan" sang bupati yang hanya memberikan saus dan kecap kepada pengungsi di Kutambaru.

"Seharusnya kan setidaknya kasih beras lah. Masak kasih kecap sama saus," ujarnya seakan tak percaya.

Padahal menurutnya, Kena Ukur adalah orang kaya dan memiliki banyak SPBU di Jambi. "Tidak ada satu pun orang yang sayang sama dia," ujar pria yang telah dua bulan di pengungsian.

Menurutnya, orang yang suka dengan bupati hanya anak buahnya, PNS yang takut kehilangan jabatan jika menolak titah sang bupati. Padahal menurutnya banyak warga Karo di perantauan yang rela datang jauh-jauh untuk sekadar memberikan sumbangan.

"Banyak warga Karo dari Jakarta dan daerah lain yang kasih sumbangan. Dia bupati tapi kasih sumbangan cuma sedikit," ujar pria yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi buruh kasar demi membiaya sekolah anak bungsunya.

"Yang paling kecil masih SMA. Kalau cuma duduk diam, dari mana uang jajan, ongkos, buku dan keperluan lain."

Lawan politik Bupati Kena Ukur saat bertarung di Pilkada Karo, Siti Aminah Peranginangin, yang juga anggota DPRD Karo, menilai Bupati Tanah Karo tidak perduli terhadap bencana yang menimpa warga Karo. Ketidakpedulian ini terlihat belum adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Karo ini mengatakan seharusnya sebagai ayah, Kena Ukur mengayomi anaknya, bukan malah lari dari tanggung jawab dan menghindari kedatangan beberapa menteri seperti Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono.

"Kalau bapak, dia akan hadir saat anaknya sakit. Bukan malah tidak berbuat apa-apa," ujar Siti dengan nada tinggi.

Siti mengatakan anggota DPRD Karo sudah berkali-kali memanggil bupati dan memberikan pandangan fraksi masing-masing mengenai pentingnya pembentukan BPBD Karo, namun hingga sekarang belum direspons Bupati Karo.

Siti mengaku tidak tahu alasan Bupati Karo belum mau membentuk BPBD Karo.

"Mungkin karena dia nggak bakal jadi ketua, makanya dia nggak mau. Tanyakan langsung aja sama dia lah."

Harison Sitepu, Ketua Fraksi PAN DPRD Karo mengakui Karo terlambat membentuk BPBD dibandingkan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara.

"Kalau saya tidak salah, di Sumut hanya ada dua Kabupaten yang belum memiliki BPBD, yakni Karo dan Sergai."

Menurutnya, satu minggu lalu, pimpinan DPRD, Fraksi dan komisi telah menggelar rapat internal untuk membicarakan pembentukan BPBD, namun belum ada tanggapan dari Bupati Karo.

''Saat ini bencana di Karo telah ditangani BPBD Sumut dan berjalan baik, namun alangkah sempurnanya bila Karo yang menghandlenya."

Bila Karo memiliki BPBD sendiri, maka penyelamatan dan keluhan masyarakat akan cepat tertangani, karena pemerintah bisa dengan cepat mengambil keputusan.

"Kalau saat ini kita harus selalu mengkomunikasikannya dengan Pemprov Sumut sehingga agak lambat."

Selain itu, akan banyak juga fasilitas yang didapatkan pemerintah, dari anggaran, fasilitas mobil hingga tim yang bisa bekerja cepat. Pengungsi juga bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan yang diterima pengungsi saat ini.

"Sekarang ini pengungsi kan ada di mana-mana. Di gereja, masjid, jambur. Semuanya tersebar. Kalau kita punya BPBD pengungsi akan lebih merasa nyaman dan aman."

Frans Dante Ginting, Ketua Fraksi Golkar DPRD Karo, prihatin pada pengungsi.

''Warga sudah mulai tidak bergairah karena sudah mengungsi cukup lama. Pengungsi sudah lesu. Sudah empat bulan mengungsi."

''Seharusnya sudah menjadi kewajiban suatu daerah memiliki BPBD. Apalagi daerah rawan bencana seperti Karo."

Selain berkewajiban membentuk BPBD, Frans menilai Pemkab Karo seharusnya juga memberikan sosialisasi bagaimana menghadapi musibah yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Harusnya sudah dibekali. Yang ada saat ini hanya sekadar saja."

Namun Kena Ukur mengaku sudah menandatangani pembentukan BPBD yang diminta anggota DPRD Karo.

"Minggu lewat sudah saya tandatangani," ujarnya lewat sambungan telepon.

Kena Ukur mengaku tidak ada kendala apapun yang membuatnya tidak langsung menandatangani usulan pembentukan BPBD sejak 2010.

"Kan dulu kan bukan saya Bupatinya. Silakan tanya pejabat yang dulu."

Ia mengatakan baru saja menandatangai pembentukan BPDB karena selama ini Tanah Karo relatif aman.

"Saya baru terpikir membentuknya. Selama ini tidak terpikir."

Ia tak mau membahas pernyataan anggota DPRD Karo yang cenderung memojokkannya. Ia meminta pernyataannya tidak dikait-kaitkan dengan anggota DPRD.

"Tolong jangan kami diadu domba. Saya menjawab pernyataan Anda. Bukan mau menjelaskan pernyataan mereka."

Kena Ukur berharap Tribun tidak menyandingkan pernyataannya dengan pernyataan anggota DPRD Karo.

"Saya pejabat biasa dihujat. Tapi kalau mereka jangan dihujat." (tim)

Sumber:

www.tribunnews.com/regional/2013/11/25/pengungsi-sinabung-tolak-bupati-karo